Menakar Sejarah Politik NW
Posted by admin2 (admin2) on Oct 10 2007 at 2:40 PM
Home >>

Mau tidak mau, mulai sekarang Tuan Guru Bajang harus lebih terbuka. Sebagai calon gubernur, apalagi jika terpilih nantinya, Bajang harus memiliki kesadaran yang terimplikasi dalam prakyek nyata bahwa ia ia adalah milik rakyat NTB. Bukan hak monopoli NW

Oleh Lalu M. Iqbal Ma’ruf

Dalam sejarah NTB, setidaknya di Pulau Lombok, Nahdatul Wathan (NW) boleh jadi merupakan fenomena sosial yang sulit dicari tandingannya. Belakangan ini kita menyaksikan trend baru, yang sekalipun pelan tapi kian pasti mentransformasikan NW dari sebuah fenomena sosial menjadi fenomena politik. Ketika Maulana Syeh Muhammad Zainuddin Abdul Majid (yarhamuhullah), Pada 1953 mendirikan NW, beliau bukan saja melakukan sebuah kerja sosial dan kultural yang fenomenal. Tetapi juga sejatinya beliau melakukan lompatan sosial yang jauh ke depan.

Terdapat beberapa alasan untuk menyebutnya demikian. Pertama, arus sosial politik ketika itu dikuasai oleh kalangan bangsawan, baik yang sebelumnya terafiliasi kepada pemerintah kolonial Belanda, kepada aristokrat Bali ataupun yang tidak terafiliasi ke luar. Munculnya figur non-bangsawan, seperti Maulana Syeh sudah pasti harus membentur dinding resistensi yang luar biasa dari kalangan ‘menak’.

kedua, meskipun sejak tahun 1891 Tuan Guru Bangkol sudah mulai menggunakan Islam sebagai kendaraan moral bagi perjuangan politik melawan ekspansi Bali, namun kalangan ulama sejauh itu praktis belum menjadi kekuatan moral maupun agen perubahan sosial (agent of change) yang signifikan. ketiga, peran serta karakter sosial ulama dan menak ketika itu dipersepsikan sebagai berseberangan, kalau tak bisa dikatakan berlawanan

Keempat, hingga saat itu, pengembangan masyarakat (community developmenti), khususnya pendidikan, belum menjadi pilihan perjuangan umat Islam di Lombok. Selain TGH Makmun dengan pesantren Nurul Yakin-nya yang tidak terlalu berkembang, tokoh Islam lainnya sejak Tuan Guru Bangkol hingga Saleh Sungkar –yang meninggal tahun 1952, memilih politik sebagai sarana perjuangannya.

Hal tersebut diperparah dengan gaya kepemimpinan Sukarno pada periode awal kemerdekaan yang menjadi politik sebagai panglima. Dengan demikian, ikhtiar Maulana Syeh mendirikan NW adalah sebuah koreksi terhadap kegagalan perjuangan umat Islam di Lombok selama ratusan tahun sebelumnya. Ketika orang sibuk di dalam arus politik, beliau justru membangun arus sosialnya sendiri melalui NW yang berfokus pada gerakan sosial.

Upaya Maulana Syeh keluar dari pakem pada masanya membawa hasil yang luar biasa. Selama puluhan tahun sejak berdirinya pada tahun 1953, NW telah melakukan proses pencerahan umat Islam di Lombok. Fasilitas-fasilitas sosialnya berkembang pesat hingga ke skala yang mungkin bahkan tak terbayangkan sebelumnya oleh Maulana Syeh sendiri. Pengaruhnya menjangkau ratusan ribu orang dan meliputi ribuan asset di seantero NTB dan di luar NTB. NW diterima, didukung dan menjadi tumpuan harapan hampir seluruh umat Islam di NTB.

Sampai era 1980-an, Maulana Syeh dan NW praktis tak menunjukkan ketertarikan politik yang sungguh-sungguh. Kerja sosial tetap menjadi ruh pertumbuhan NW yang semakin menggurita kemana-mana. Keputusan Maula Syeh untuk mendukung Golkar pada tahun 1971, lebih disebabkan alasan ideologis ketimbang alasan politis. Karena hanya Golkar yang ketika itu yang mampu membendung arus komunisme.

Demikian pula ketika beliau memutuskan keluar dari Golkar pada tahun 1982 dan membebaskan pendukungnya untuk memilih salah satu partai. Keputusan tersebut tidak dapat dipahami sebagai manuver politik melainkan cerminan dari kekecewaan mayoritas umat Islam di Indonesia terhadap Orde Baru yang semakin didominasi militer yang represif terhadap umat Islam.

Baru pada 1987, ketika memutuskan kembali ke Golkar, saya melihat itulah pertama kali beliau mengambil sebuah keputusan politik. Sejak saat itu, meskipun NW tetap diperhitungkan sebagai sebuah kekuatan sosial, namun mulai lebih diperhitungkan sebagai sebuah kekuatan politik. Politik lantas seperti pisau bermata dua bagi NW. Disatu sisi, politik telah mempertajam kerja sosial NW. Namun demikian, disisi lain, politiklah yang telah membangun jarak antara NW dengan para ulama dan kelompok Islam lainnya di Lombok yang tidak satu afiliasi politik.

Politik pulalah yang pada akhirnya melatarbelakangi terjadinya tragedi September 1998, yang menjadi embrio munculnya dua kubu NW: Anjani dan Pancor. Transformasi evolusi NW dari gerakan sosial menjadi gerakan politik semakin menjadi nyata, ketika konferensi wilayah NW secara resmi mengadang TGH Muhammad Zainul Majdi (Tuan Guru Bajang) menjadi calon Gubernur NTB pada pilkada 2008.

The Last Resort
Berada di posisi Tuan Guru Bajang, sudah pasti memang tak mudah. Di tangannya bergantung harapan begitu besar. Umat mengikut di belakangnya mencari keteduhan dan kepastian masa depan. Karena itu, setiap keputusan yang dibuat semestinya mempertimbangkan kompleksitas posisi itu. Tentu merupakan hak pribadi Tuan Guru Bajang untuk maju menjadi gubernur dan hak NW untuk mengusung beliau. Tapi sudahkan para pimpinan NW menakar manfaat dan mudaratnya bagi masa depan NW dan umat Islam di NTB? Pertanyaan ini penting, agar keputusan itu tidak semata-mata didasarkan pada emosi politik jangka pendek atau sekedar perasaan bahwa aspirasi NW belum sepenuhnya terakomodir penguasa saat ini.

Terus terang, sebagai orang luar NW yang punya harapan yang besar terhadap organisasi ini, tadinya saya berharap NW tidak mencalonkan Tuan Guru Bajang untuk periode kali ini. Saya beranggapan, Tuan Guru Bajang adalah the last resort atau harapan terakhir NTB untuk memperoleh seorang pemimpin yang meminjam terminologi Jawa sebagai ‘satrio pandhito. Seorang yang memiliki syarat-syarat kecakapan pemimpin dan sekaligus pandita (ulama). Seharusnya menyadari itu, mestinya pendukung Bajang dapat cermat memilih momentum yang tepat memunculkan harapan terakhir itu.

Saya membayangkan sebuah skenario politik seperti ini: Dibawah pimpinan Tuan guru Bajang, NW menjadi “oposisi kritis-konstruktif”. Caranya sejak dini beliau harus secara terbuka menyatakan dukungan terhadap siapapun yang terpilih nantinya. Tetapi dukungan itu harus diikuti dengan pernyataan tegas bahwa beliau juga akan menjadi pengimbang yang kritis dan konstruktif dengan memperlihatkan kepemihakan yang jelas kepada kepentingan rakyat. Siapapun yang terpilih menjadi gubernur nantinya, pastinya akan menimbang-nimbang dengan amat sangat serius sikap politik tuan Guru Bajang seperti ini. Jika ini bisa dilakoni, kekosongan kelas menengah yang kritis, mandiri dan kuat di NTB dapat diisi. Selama periode lima tahun ke depan, Tuan Guru Bajang berposisi sebagai “guru politik”. Ketika tiba saatnya, lima tahun lagi (2013), Tuan Guru Bajang bisa “turun gunung” maju menjadi gubernur dengan visi dan komitmen yang lebih matang.

Membuka Diri
Saya mungkin berbeda pendapat dengan kalangan NW soal skenario tadi. Faktanya, keputusan sudah diambil dan sepertinya tidak mungkin dibatalkan. Sekarang, Tuan Guru Bajang mestinya mempersiapkan visi yang jelas dan komitmen yang teguh. Sebagai calon gubernur, Bajang harus sadar betul daerah ini sudah begitu sangat tertinggal, jika terus dikelola dengan cara-cara lama maka tidak akan pernah bisa mengejar ketertinggalan. NTB sangat perlu pemimpin yang kreatif dan inovatif. Pemimpin yang mampu mengubah kelemahan menjadi keunggulan, menumbuhkan kepercayaan dan harga diri rakyat yang selama ini berkubang dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Rakyat harus mendapatkan kepastian masa depan yang lebih baik jika tuan guru Bajang berkuasa nanti.

Mau tidak mau, mulai sekarang Tuan Guru Bajang harus lebih terbuka. Sebagai calon gubernur, apalagi jika terpilih nantinya, Bajang harus memiliki kesadaran yang terimplikasi dalam prakyek nyata bahwa ia ia adalah milik rakyat NTB. Bukan hak monopoli NW, apalagi hanya milik sekelompok elit di NW yang selama ini melingkarinya. Mulai sekarang, setidaknya sampai pemilihan selesai, Tuan Guru Bajang harus berani melepaskan identitas ke-NW-annya. Beliau harus lebih banyak mendengar aspirasi dan pandai merangkul kelompok di luar lingkaran NW. Saya yakin, jika potensi NW dan kelompok di luar NW dapat disinergikan akan besar pengaruhnya untuk kemajuan NTB.

Saya membayangkan, kalau terpilih nanti, seperti ‘gula’, Tuan Guru Bajang akan dirubung aneka rupa semut. Dalam kondisi seperti itu, sulit sekali memilih ‘kawan sejati’, lebih banyak para penjilat dan mereka yang menebar pesona tanpa ketulusan hati. Satu-satunya pertahanan terbaik adalah merawat nurani dengan selalu menjaga sikap bijak. Tuan Guru Bajang harus selalu ingat, dirinya bukan hanya satrio (pemimpin) tapi juga pandhito (ulama). Kepentingan umat dan rakyat harus selalu tersimpan di dalam hatinya. Seperti Rasulullah yang hingga dipengujung hayatnya, masih juga menyebut ummati, ummati, ummati, sebagai simbol rasa cinta kepada umatnya.

Mungkinkah Tuan Guru Bajang bisa meniti dengan selamat “jembatan” politik yang tidak mudah ini? Jika gagal masa depan NW menjadi taruhannya. Wallahualam Bishawab!

Penulis, putra Lombok, doktor ilmu politik internasional, diplomat karier di Departemen Luar Negeri RI. Email:songgelone@yahoo.com

sumber:
http://opinikampus.wordpress.com/2007/05/12/menakar-sejarah-politik-nw/