TUAN GURU DAN KURSI GUBERNUR
Posted by admin2 (admin2) on Oct 23 2007 at 10:03 AM
Home >> Press Release

Oleh Dr. Rosiady Sayuti

Rencana majunya salah seorang tokoh tuan guru dalam kancah Pilkada NTB 2008 menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat.� Hal ini sangat lumrah dalam dunia demokrasi.� Jika kita mengukur dengan skala Likert, maka hasil yang diperoleh akan terbagi dalam lima kategori, yaitu mulai dari yang sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.� Semua dengan argumentasi pribadi masing-masing.

Bagi mereka yang tidak setuju tuan guru maju menjadi calon gubernur punya alasan yang beragam.� Ada yang mengatakan, bagaimana nasib jemaah pengajian beliau? Bagaimana kalau nanti di demo? Tidakkah jemaahnya akan marah, sehingga akan timbul konflik horizontal antara pendemo dengan jemaah? Bagaimana dengan kemampuan dan pengalaman memimpin birokrasi? Tidakkah beliau akan di ‘mainkan’ oleh birokrasi yang konon sudah sedemikian parah kondisinya, sehingga sulit untuk melaksanakan fungsinya?� Berbagai alasan serta pertanyaan kritis lain yang pada ujungnya ‘menyayangkan’ jika ada tuan guru bersedia untuk maju dalam kancah pemilihan gubernur NTB 2008 yang akan datang.� Bahkan mereka berpendapat bahwa jabatan tuan guru di NTB atau khususnya di Lombok ini jauh lebih mahal dan terhormat, dibandingkan dengan jabatan gubernur, yang menurut mereka ‘belepotan.’� Demikian ‘sayangnya’ kelompok ini terhadap seorang tuan guru yang akan maju dalam kancah pilkada, sampai-sampai� mereka menyindir dengan lagu ‘guru ngaji ingin jadi gubernur, tukang koran ikut-ikutan, dan seterusnya.’

Sementara itu, dari kelompok yang setuju tuan guru ‘nyalon’ dalam pilkada NTB 2008 yang akan datang tentunya memiliki argumentasi yang kuat pula, yang menjawab berbagai sindiran dari kelompok yang tidak setuju di atas.� Tentang pengajian misalnya, mereka juga berharap tidak akan terganggu dengan jabatan baru tuan guru nantinya.� “Bahkan akan menjadi lebih mantap jika seorang gubernur yang memberikan pengajian atau siraman rohani pada kita,” kata mereka. “Karena bisa jadi kemudian apa yang disampaikan dalam pengajian, jika memang untuk kesejahteraan masyarakat luas, akan menjadi kebijakan resmi pemerintah.� Tidak sekedar menjadi himbauan kepada pemerintah, seperti yang dilakukan para tuan guru selama ini,” lanjutnya.�

Tentang adanya kehawatiran jemaah akan marah jika tuan gurunya didemo, mereka juga punya jawaban bahwa kalau demo itu adalah bagian dari kehidupan demokrasi, yang harus diterima dengan lapang dada.� Menurut mereka, demo itu terjadi karena adanya ketidak puasan dalam masyarakat terhadap sesuatu persoalan atau kebijakan pemerintah.� Kelompok pendemo merasa ada ketidak adilan, atau bahkan kezaliman dari pihak penguasa terhadap kelompok masyarakat tertentu.� � Semua ini biasanya didakwa sebagai akibat dari ketidak adilan seorang penguasa, apakah bupati, gubernur, atau presiden.� Sehingga jika seorang penguasa mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia telah berlaku adil, mau mendengarkan secara langsung apa yang dikeluhkan masyarakat, maka tentu masyarakat tidak akan mendemonya.� Konon yang banyak terjadi selama ini adalah penguasa yang ‘hanya menggunakan tangan dan mulutnya, sementara telinganya ditutup rapat-rapat.’

Tentang kemampuan dalam dunia birokrasi, dalam memimpin pemerintahan, juga dijawab dengan berbagai bukti pengalaman dari daerah lain atau bahkan negara lain.� Bahwa menjadi seorang pemimpin politik, menjadi seorang presiden, gubernur, atau bupati tidak dibutuhkan pengalaman dan pengetahuan birokrasi, sebagaimana halnya menjadi seorang sekretaris daerah atau kepala dinas.� Seorang pengusaha muda bernama Zulkifli Nurdin, ketika terpilih menjadi gubernur Jambi, baru berusia 35 (tiga puluh lima) tahun, tidak punya pengalaman birokrasi, ternyata mampu menjadi gubernur yang diakui keberhasilannya.� Bahkan namanya disebut-sebut sebagai salah seorang bakal calon presiden 2009, seperti halnya gubernur DKI dan gubernur Gorontalo.� Presiden paling terkenal abad ke 20 di AS, John F Kennedy menjadi gubernur negara bagian pada usia 30an tahun; demikian juga Bill Clinton menjadi gubernur pada usia 32 tahun.� Presiden Iran sekarang yang cukup terkenal belum genap 40 tahun.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga survei, daerah-daerah yang mampu membuat terobosan kebijakan dan akhirnya membuat daerahnya terkenal dan tempat belajar bagi daerah lain, seperti Gorontalo, Jembrana, Lombok Timur, Sumbawa Barat, dan lain-lain ternyata dipimpin oleh non birokrat karier.� Yang terpenting adalah mereka memiliki visi yang jelas, integritas kepribadian teruji, kemampuan menyusun strategi dan teamwork yang efektif, serta istikomah dalam menjalankan visi dan misinya.�

Tidak banyaknya kepala daerah dari birokrat karier yang menjadi terkenal, mungkin karena karakter mereka yang sudah sangat birokratis dan teramat sulit untuk melakukan terobosan.� Kepemimpinan mereka telah terbentuk dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang biasanya membatasi, menghilangkan kreativitas, dan bahkan seringkali terjebak dengan permainan birokrasi yang cenderung kolutif dan koruptif.� Pada pemimpin yang seperti ini jangan kita berharap ada loncatan kebijakan yang membawa pada perubahan fundamental atau monumental.

Mekanisme Spiritual

Terlepas dari pro kontra terhadap adanya tuan guru yang akan menjadi kontestan dalam Pilkada NTB mendatang, perlu disimak beberapa tulisan di koran dan suara tokoh-tokoh masyarakat kita yang mendambakan agar gubernur NTB kedepan memiliki sifat-sifat kepemimpinan spiritual yang handal.� Alasannya adalah karena daerah kita ini dihuni oleh masyarakat yang tingkat religiusitasnya relatif tinggi.� Bahkan Pulau Lombok, dimana dua pertiga penduduk NTB bermukim dikenal dengan sebutan Pulau Seribu Mesjid.� Sehingga sangatlah tepat, jika gubernur NTB ke depan adalah orang-orang yang mencintai mesjid.

Sudah tentu tidak semua tuan guru kemudian berlomba-lomba untuk mencalonkan diri untuk menjadi gubernur, seperti yang dihawatirkan kelompok non tuan guru.� Sebagai pemimpin ummat yang pemahaman keagamaannya tidak diragukan, tentulah mereka memiliki mekanisme spiritual tersendiri sebelum memutuskan untuk menerima tawaran jemaahnya yang menghendakinya maju untuk memimpin masyarakat luas, masyarakat dari berbagai latar belakang keagamaan dan sosial. Mereka tentu sudah pasti akan mengukur diri, menakar kemanfaatan dan kemudaratan pada setiap langkah yang ditempuhnya, baik bagi dirinya maupun untuk jemaahnya.� Bukankah mereka selalu mengajarkan do’a-do’a kepada jemaahnya agar “Allah menunjukkan jalan yang hak dan memberi kekuatan kepada kita untuk mengikutinya; dan semoga Allah� menunjukkan jalan yang bathil kepada kita dan memberi petunjukNya agar kita dapat menghindarinya.”�

Alkisah, seusai memimpin shalat jemaah bersama keluarganya di desa Kelayu, seorang pejabat propinsi bertanya pada ibunya yang juga jadi makmum dalam shalat itu: “Ina’ tuan, sai kede pilen jari gubernur te laun?” dan sang ibu menjawab dengan logat kelayu yang kental: “be sai si ngajar ite ngaji, so.”� Si penanya kemudian tersenyum seolah menemukan jawaban atas sindiran dari lagu yang sering diperdengarkan kepadanya oleh mereka yang skeptis atas pencalonan ‘guru ngaji’ untuk menjadi pemimpin di daerah yang terkenal religius ini.� Wallahu ‘alam bissawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila syabilirrosyad.

*) Penulis adalah dosen Sosiologi Pembangunan pada Program Pasca Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Mataram.